PHK dilakukan secara massal

Perusahaan melakukan efisiensi dengan PHK para pekerja dengan target pengurangan dari 700 ke 500 pekerja tersisa.

Perusahaan mengemas proses PHK sebagai program pensiun dini, tetapi menggunakan perhitungan hak pekerja yang berbeda dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, pekerja menerima hak yang tidak sesuai dengan perhitungan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja.

Perusahaan melakukan PHK kepada 6 orang jurnalis tanpa alasan yang jelas.

Take home pay di bawah UMK, tidak mendapat kompensasi pembaruan kontrak PKWT, sistem kerja kontrak profesional (konpro) yang tidak mendapat cuti hamil, THR, dan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan.

Perusahaan melakukan pemotongan gaji selama tiga bulan dan membayarkan gaji secara bertahap (dicicil). Selain itu, perusahaan juga menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan serta tidak membayarkan hak pekerja berupa insentif atas pekerjaan yang dilakukan pada hari libur atau tanggal merah.

Perusahaan melakukan PHK terhadap sejumlah pekerja. Meski hubungan kerja telah berakhir, perusahaan belum memenuhi pembayaran hak-hak pekerja, termasuk penyesuaian gaji dan bonus yang menjadi hak mereka. Pekerja juga diwajibkan mengajukan surat permohonan untuk pencairan gaji dan insentif yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan tanpa memerlukan pengajuan terlebih dahulu.

Perusahaan melakukan PHK terhadap sejumlah pekerja.

Perusahaan melakukan PHK terhadap pekerja, tetapi hingga saat ini hak-hak normatif pekerja belum dipenuhi.