Tentang Budget Reporting Course
Berdasarkan data dari www.bpk.go.id diketahui adanya peningkatan jumlah kasus pada hasil temuan pemeriksaan BPK di tahun 2012. Pada tahun 2011, temuan BPK pada Semester I, meliputi 11.430 kasus senilai Rp 26,68 triliun. Sedangkan pada Semester I Tahun 2012 meliputi 13.105 kasus senilai Rp12,48 triliun. Kasus tersebut merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Sisanya merupakan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, serta kelemahan sistem pengendalian intern (SPI).
AJI sebagai salah satu organisasi profesi jurnalis merasa penting untuk mengambil peran dalam mendorong transparansi anggaran melalui media massa, salah satunya dengan peningkatan kapasitas dan perluasan akses jurnalis pada persoalan transparansi anggaran. Jurnalis bisa mengawal proses perencanaan anggaran, memantau implementasi, hingga hasilnya akhirnya. Keterlibatan jurnalis dan media tersebut akan membuka akses publik pada informasi terkait persoalan anggaran. Sehingga proses pengawasan dalam transparansi anggaran bisa berjalan dengan semestinya.
Akan tetapi, keterbatasan kemampuan dan pemahaman jurnalis menjadikan hal tersebut tidak bisa berjalan optimal. Liputan yang muncul di media kebanyakan bersifat seremonial saja, kurang mendalam dan kurang mengupas secara detil, sehingga informasi yang diperoleh masyarakat tidak memadai. Berbagai informasi terkait anggaran publik, baru sebatas pengembangan dari press release yang disampaikan pihak pemerintah. Belum sampai pada proses penggalian lebih mendalam, menganalisis, hingga mengaitkannya dengan kepentingan masyarakat.
Proses meningkatkan kapasitas jurnalis dalam memahami isu anggaran, tidak cukup hanya dengan memberikan release kepada jurnalis untuk kemudian dimuat di media massa. Proses tersebut tentu saja memberikan input berupa informasi baru bagi jurnalis, namun tak jarang juga hal tersebut hanya lewat begitu saja tanpa pendalaman dan pemahaman si jurnalis itu sendiri. Untuk itu diperlukan suatu program penguatan kapasitas yang berjalan secara berkelanjutan.
Untuk menghasilkan berita dan informasi yang baik dan bebobot, jurnalis membutuhkan bekal peningkatan kapasitas khususnya mengenai isu transparansi anggaran dan implementasinya. Selama ini berita mengenai anggaran lebih banyak diliput jurnalis dan media massa setelah ada kasus korupsi, atau hanya berdasarkan informasi yang diberikan oleh narasumber tertentu. Sehingga jurnalis terperangkap pada isu dipermukaan saja, tanpa melihat latar belakang masalah dan belum memiliki pandangan bahwa proses penyusunan sampai penyaluran anggaran juga perlu dikawal dan diberitakan.
Melihat pentingnya posisi media massa sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyakaratnya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerjasama dengan ProRep USAID melaksanakan program peningkatan kapasitas jurnalis dalam mendukung isu transparansi anggaran. Kerjasama ini telah dilakukan untuk kedua kalinya.
Pada program fase pertama, fokus area yang dilibatkan adalah 3 kota, yaitu: Yogyakarta melibatkan Jawa Tengah; Surabaya melibatkan wilayah Jawa Timur; dan Padang melibatkan wilayah Sumatera Barat. Untuk program fase kedua ini, fokus area menjadi 5 wilayah, ditambah dengan Lampung dan Kediri.
Melalui program transparansi anggaran ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat lebih memahami isu anggaran itu sendiri dan dapat ikut serta dalam mengawal proses transparansinya, sehingga kedepan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan kepentingan rakyat terpenuhi.
- 25 kali dilihat
