Diskusi #2 Reformasi Masih Dikorupsi “Apa Kabar Demokrasi”

Masih lekat dalam ingatan peristiwa September 2019 lalu, ribuan mahasiswa, mahasiswi, pelajar, buruh, nelayan, petani dan beragam kelompok masyarakat lainnya dari berbagai daerah di sekitar Jakarta dan Bandung turun ke jalan memenuhi Gedung Senayan DPR RI di Jakarta. Demo serupa juga terjadi di beberapa kota lain Indonesia seperti Palembang, Solo, Makassar, Palopo, Bandung, dan Medan. Mereka memprotes rencana pengesahan sejumlah Rancangan UndangUndang (RUU) bermasalah, di antaranya Revisi Undang-Undang KPK, RUU KUHP, RUU Pertambangan Minerba, dan RUU Pertanahan. Selain itu, massa aksi juga menuntut beberapa tuntutan lain yang tercantum ke dalam 7 Tuntutan, antara lain mendesak pembatalan RUU KPK dan UU Sumber Daya Alam; mendesak disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU perlindungan Pekerja Rumah Tangga; menolak TNI dan Polri duduk di jabatan sipil; menghentikan militerisasi di Papua dan daerah lain; menghentikan kriminalisasi aktivis, dan menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

Korban berjatuhan karena massa aksi harus berhadapan dengan aparat penegak hukum yang represif dan agresif. Tercatat tujuh korban meninggal selama protes ini, satu di antaranya meninggal karena ditembak mati oleh aparat penegak hukum di Palu. Selain itu, tercatat setidaknya 1.489 orang ditangkap, di mana 380 nya dijadikan tersangka. September berlalu, namun pemerintah seolah-olah tidak mempedulikan suara masyarakat. Perwira TNI-Polri diberi jabatan sipil, tindakan sewenang-wenang aparat menangkap dan melakukan kriminalisasi kepada aktivis dan pelajar, termasuk tindakan represif terhadap masyarakat Papua.

Melihat situasi di Indonesia yang semakin tidak keruan seperti sepak terjang Pemerintah Indonesia yang lamban dan salah sasaran dalam penanganan COVID-19, maraknya ancaman siber pada aktivis dan pegiat demokrasi, juga berbagai polemik lain, kami berencana mengadakan diskusi series 2 dengan tajuk “Apa Kabar Demokrasi?” yang akan berlangsung pada: Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Juli 2020 Pukul : 15.00 - 17.00 WIB Tempat : Webinarjam B

Adapun tujuan dari diskusi ini di antaranya:

1. Mengkaji polemik RKUHP yang akan disahkan pada sidang paripurna 16 Juli 2020

2. Mengkritisi kebijakan bagi-bagi jabatan sipil bagi TNI-Polri

3. Menilik praktik-praktik rasial dan represif pemerintah di Papua.