Workshop Data Driven Journalism 2017

Sejak jatuhnya rezim Orde Baru, Indonesia telah memasuki era baru kebebasan pers yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hukum mengakui bahwa dalam suatu masyarakat demokratis, bangsa dan negara, kebebasan berekspresi merupakan aspek fundamental untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik. Pers memiliki peran penting sebagai media komunikasi massa dan penyebaran informasi untuk memenuhi hak publik untuk tahu. Oleh karena itu, pers memiliki hak untuk melihat dan memperoleh informasi pemerintah dan menyebarluaskan analisis independen dari informasi ini.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga melengkapi hak publik terhadap informasi yang mewajibkan semua lembaga publik, partai politik, dan badan usaha milik negara untuk proaktif memberikan warga dengan informasi tentang berbagai aspek operasi mereka. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan sebuah gerakan yang disebut Open Government Indonesia, yang merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap Open Government Partnership (OGP), yang mendorong pemerintah lebih transparan dan partisipatif. Melalui gerakan ini, Pemerintah Indonesia telah membentuk Portal Data Indonesia, data.go.id, sebuah inisiatif untuk mendorong transparansi data antara dan di antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan warga negara.

Kerangka kerja ini hukum, platform, dan gerakan memberikan kebebasan berekspresi dan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat sipil dan jurnalis untuk bertindak sebagai pengawas dengan memantau perilaku pejabat pemerintah, pelayanan publik, atau mengekspos kasus korupsi. Namun, sementara media yang melaporkan korupsi populer, pemanfaatan informasi publik yang tersedia untuk tujuan investigasi masih sangat rendah. Akibatnya, nilai pertanggungan yang sering dangkal dan gagal untuk memberikan analisis mendalam dan menemukan kritis terhadap isu-isu.

Oleh karena itu, diperlukan  inisiatif dan dukungan untuk memperkuat media dan dengan masyarakat sipil, untuk secara aktif memanfaatkan data yang tersedia, memantau dan memberikan analisis substantif kinerja pemerintah, anggaran, pelayanan publik, dan untuk membuat hasil diakses baik untuk masukan kepada pemerintah dan informasi untuk publik. Hal ini penting untuk melengkapi media dan masyarakat sipil dengan keterampilan untuk tambang data dan mengubahnya menjadi penyelidikan memukul keras.